JAKARTA - Banyak pihak yang memperkirakan salah satu alasan PT Pertamina (Persero) menaikan harga Pertamax, adalah akibat rugi dari penjualan Premium dan Solar yang harganya tidak kunjung disesuaikan. Kenaikan harga Pertamax juga batal akibat adanya intervensi dari Pemerintah.
Namun Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo menilai, Pertamina tidak apa-apa jika merugi demi kepentingan masyarakat yang sedang diberatkan dengan keadaan perekonomian yang semakin memburuk. Apalagi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina sudah sepantasnya menuruti Pemerintah.
"Kalaupun rugi tidak apa-apa, yang penting kerugian itu karena penugasan dari Pemerintah. Kecuali kerugiannya karena ada miss management," ujar Harry saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (17/5/2015).
Menurutnya, meskipun BBM nonsubsidi merupakan wewenang direksi Pertamina untuk menentukannya, namun Pemerintah berhak menginternvensi dengan melihat keadaan perekonomian yang sedang terjadi. Sebagai perusahaan berplat merah, Pertamina sudah sewajarnya menuruti Pemerintah.
"Tapi Pemerintah bisa intervensi dengan melihat keadaan di luar. Kata lainya sebenarnya seluruh BUMN harus seperti ini, jadi tidak sepenuhnya profit oriented. BUMN inikan juga milik Perintah," imbuhnya.
Sementara, Anggota Komisi VII lainnya, Supratman Andi Agtas meyakini bahwa Pertamina tidak sedang merugi. Terlebih, sudah beberapa bulan terakhir sejak subsidi untuk Premium dicabut. Hal itu diyakini sudah memberikan keuntungan yang cukup untuk Pertamina.
"Gak mungkin merugi, rugi apanya lagi. Pertamina jangan melihat bulan per bulan, harus menyeluruh. Apa lagi muncul dipemberitaan pembubaran Petral, Pertamina bisa melakukan efisiensi hampir USD20 juta," tegasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(wdi)
