Perpres Pengendalian Harga Pangan Dinilai Terlambat

JAKARTA - Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang menilai, Perpres pengendalian harga pangan pokok lambat diterbitkan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu telah menandatangani Perpres 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan harga kebutuhan pokok dan barang penting.

"Apakah Perpres ini akan efektif untuk dapat mengendalikan harga bahan pokok saat ini masih butuh proses dan koordinasi khususnya instansi yang terlibat atau yang ditugaskan," kata Sarman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Sarman mengungkapkan, penerbitan Perpres 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan harga kebutuhan pokok dan barang penting turun di saat harga pangan mengalami pergerakan naik dan sudah memasuki bulan Ramadan, di mana psikologi pasar menjadi sensitif melihat keseimbangan demand dan supply.

"Dari awal pemeritahan Jokowi-JK kami sudah pernah menyuarakan agar pemerintah membentuk Badan Pengendali Harga Bahan Pokok untuk mengantisipasi fenomena gejolak harga yang tidak menentu, namun tidak direspons dan akhirnya keluarlah Prespres," tambahnya.

Kendati demikian, Sarman mengungkapkan, diharapkan Perpres tersebut benar-benar mampu mengendalikan harga bahan pokok yang wajar dan terjangkau daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus segera melaksanakan amanah UU Nomor 18 Tahun 2012 pada pasal 126 yang tentang dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Mengingat posisi lembaga ini sangat strategis maka diharapkan tahun ini dapat dibentuk sehingga tahun depan sudah efektif bekerja membantu tugas pemerintah dalam membuat kebijakan pangan, mengelola pangan dari hulu sampai hilir, pengadaan dan produksi pangan serta mengelola manajemen produksi, manajemen stok sampai manajemen distribusi," tutupnya.