JAKARTA - Keputusan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dalam Pilpres 9 Juli mendatang dianggap sebagai pengingkaran sumpah jabatan. Tak hanya masyarakat Jakarta, kekecewaan muncul dari kalangan DPRD Jakarta.
Pengamat Politik Universitas Indonesia Agung Suprio menilai, kekecewaan masyarakat dan DPRD dengan keputusan nyapres Jokowi akan berdampak besar usai Pilpres. Terlebih jika Jokowi harus menelan pil pahit kekalahan dan kembali menduduki kursi DKI 1.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Masyarakat ingin Jokowi tetap jadi Gubernur Jakarta. Makanya saat Jokowi memutuskan nyapres, ada sentimen yang muncul. Kalau Jokowi kalah, respek masyarakat dan DPRD akan berkurang," ujar Agung saat dihubungi Okezone, Jumat (6/6/2014).
Hilangnya sikap penerimaan masyarakat dan DPRD saat Jokowi kembali menjadi Gubernur juga akan berdampak pada roda pemerintahan. Jokowi telah dianggap mengindahkan aspirasi warga.
"Kalau Jokowi kalah dan kembali jadi Gubernur, tentu akan berbeda. Respeknya akan berkurang, otomatis roda pemerintahan kurang berjalan dengan baik," kata Agung.
Salah satu lembaga survei mencatat, pasangan Prabowo-Hatta akan mengungguli pasangan Jokowi-JK dalam perolehan suara di DKI Jakarta. Hal itu diartikan sebagai kekecewaan masyarakat Jakarta dengan keputusan Jokowi.
Dalam beberapa kesempatan, Wakil Ketua DPRD Lulung Abraham Lunggana menyesalkan keputusan Jokowi yang mengambil cuti dari jabatannya dan memilih berkampanye. Lulung menyebut, kondisi Jakarta semakin semraut sepeninggal Jokowi.
(kem)
