JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta permasalahan Upah Minimum Provinsi (UMP) jangan dibebankan kepada pengusaha, seharusnya ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan setiap tahunnya.
"Ini juga menjadi PR pemerintah yang tidak diselesaikan, semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok, menyiapkan fasilitas perumahan, transportasi yang baik. Jadi jangan semua ini dibebankan kepada pengusaha," ungkap Ketua Apindo Anton Supit dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Anton menegaskan, permasalahan UMP ini jangan sampai semua mengganggu investasi yang sedang berjalan. Dia melanjutkan, jika terus dipaksakan, bukan tidak mungkin banyak pabrik yang akan tutup.
"Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan dan kita akan menjadi negara yang konsumen, kalau kita menjadi negara yang kaya, enggak kerja juga digaji ya enggak apa-apa kita jadi negara konsumen. Tapi kalau kita butuh lapangan pekerjaan untuk income dan untuk pajak dan lain-lain, kita butuh mempertahankan investor," tegasnya.
Menurut Anton, dampak yang ditimbulkan untuk para investor akibat kenaikan UMP ini yang memasuki tahun ketiga sudah parah. Karena dalam kenaikan tersebut bukan negosiasi yang di ambil namun tekanan fisik, seperti terlihat pemaksaan.
"Saya kira begini, saya tidak mau menuduh satu oknum, fakta ini kan sudah semuanya diketahui publik, jadi jangan dibantah oleh kalangan oknum, masalahnya kalau pemerintah tidak berani menegakkan hukum tuntutan yang tinggi tidak akan berjalan, tetapi kalau tidak berunding maka akan kepada hukum. Harusnya masyarakat sekarang sadar lah bahwa mencari kerja ini kan enggak gampang," pungkasnya.
()
